• Jumat, 21 Januari 2022

Agensi Neoliberalisme

- Kamis, 9 September 2021 | 07:44 WIB
(Foto : PortalRepublik/Facebook @ Yudhie Haryono)
(Foto : PortalRepublik/Facebook @ Yudhie Haryono)

Oleh: Prof. M. Yudhie Haryono, Ph.D*

Seorang teman bertanya padaku, "Siapa dan bagaimana genealogi neoliberalisme di Indonesia? Di mana kini para begundal lokal itu berada? Apa projek mereka di Indonesia?"

Pembaca yang baik. Ini pertanyaan dahsyat. Tak banyak mahasiswaku mampu bertanya setajam ini. Biar mudah, berikut kuterjemahkan kutipan buku The New Rullers of The World, karya John Pilger, November 1976.

"Gaya ekonomi kolonial dilanjutkan rezim Orde Baru yang berkolaborasi dengan tim ekonomi “Mafia Berkeley." Mereka merancang beberapa UU yang menjadikan Indonesia budak neokolonialisme yaitu UU No. 11/66, UU No.1/67, UU No.2/67 dan UU No.3/67 yang berisikan Indonenesia membayar hutang waris Belanda, masuk kembali ke ADB, masuk kembali ke IMF dan WB dan ikut madzab utang haram ala Penananan Modal Asing.

Undang-undang ini semua produk Soeharto atas inisiatif para sekutu ekonominya. Istilah itu muncul dari buku The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aids (1974). Mereka adalah kumpulan ekonom yang sering disebut sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. Mereka terdiri atas ekonom Universitas Indonesia yang berpendidikan Amerika seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, J.B. Sumarlin dan M. Sadli.

Pada 1967, Sumitro Djojohadikusumo (besan Soeharto) menyatukan mereka dengan Radius Prawiro dan Frans Seda (yang terakhir ini berpendidikan Belanda). Pendidikan mereka di Berkeley dibiayai oleh Ford Foundation dll. Pada saat yang sama, banyak perwira militer Indonesia dilatih di Fort Leavenworth, Amerika Serikat.

Dua unsur itulah (militer dan teknokrat) yang memang benar-benar menjadi kombinasi penting penopang Orde Baru. Dan, mereka dianggap berhasil melakukan stabilisasi ekonomi Indonesia, yang mantap dan melawan etatisme di bawah Bung Karno.

Kini mereka dan generasi didikannya masih berkuasa walau dikecam antara lain karena kebijakan moneternya yang gagal total: boom dan kebangkrutan bank, skandal BLBI dan KLBI, ketimpangan yang akut, KKN yang merajalela, utang menggunung serta ketergantungan Indonesia pada modal asing.

Baca Juga: Di Kunjungi Wapres, Siswa-Siswi SMAK Penabur Kelapa Gading Senang

Baca Juga: Prakiraan Cuaca DKi Jakarta Dan Sekitarnya Hari ini, Kamis, 9 September 2021

Halaman:

Editor: Gahara Kumala

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Seni Musik, Ide, dan Renungan

Jumat, 29 Oktober 2021 | 13:47 WIB

Warganegara Unggul

Selasa, 14 September 2021 | 07:35 WIB

Kidung Kitab Kesentosaan

Senin, 13 September 2021 | 07:59 WIB

Agensi Neoliberalisme

Kamis, 9 September 2021 | 07:44 WIB

Krisis Negara Swasta

Rabu, 8 September 2021 | 14:55 WIB

Namanya Neoliberalisme

Senin, 6 September 2021 | 14:44 WIB

Indeks Kebahagiaan

Jumat, 3 September 2021 | 10:35 WIB

Mendaulatkan IDE

Rabu, 1 September 2021 | 09:01 WIB

Absennya Borjuasi Nasional

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:04 WIB

Kepentingan Nasional

Jumat, 27 Agustus 2021 | 09:43 WIB

Daulat Kesehatan

Kamis, 26 Agustus 2021 | 11:25 WIB

Argumen Desa Berdaulat

Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:21 WIB

HARGA SEBUAH BANGSA

Jumat, 20 Agustus 2021 | 09:53 WIB

KEDAULATAN SOSIAL

Kamis, 19 Agustus 2021 | 16:32 WIB

DELUSI EKONOMETRIKA

Rabu, 18 Agustus 2021 | 15:20 WIB

KEMERDEKAAN kita Merdeka yang Bagaimana?

Senin, 16 Agustus 2021 | 20:33 WIB
X