• Jumat, 21 Januari 2022

Ini Alasan Kementerian ATR BPN Blokir 4 Sertifikat Tanah Keluarga Nirina Zubir yang Diambil alih ART Sendiri

- Sabtu, 27 November 2021 | 10:34 WIB
Nirina Zubir beri keterangan soal kasus mafia tanah di Polda Metro Jaya. (Yeni Lestari)
Nirina Zubir beri keterangan soal kasus mafia tanah di Polda Metro Jaya. (Yeni Lestari)

PORTAL REPUBLIK - Sebanyak 4 sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir yang dibalik nama oleh asisten rumah tangganya sendiri, tengah diblokir sehingga tidak akan bisa diperjualbelikan ataupun berpindah tangan.

Hal ini diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN Soyfan Djalil dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Februari 2021.

Ditegaskan Sofyan Djalil, Kementerian ATR BPN terus menggencarkan perlawanan terhadap mafia tanah. “Dari 6 sertifikat tadi, yang beralih 2 dan 4 lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan Djalil.

Baca Juga: Fokus Maksimalkan Alat Deteksi Tanah Longsor, Pemkab Banjarnegara juga Ingatkan Masyarakat Evakuasi Mandiri

Pihaknya pun sangat mewanti-wanti kepada masyarakat khususnya pemilik tanah agar tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.

"Pada saat yang sama, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang," katanya.

Sofyan menandaskan, Kementerian ATR/BPN secara terus menerus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor-kantor pertanahan untuk memerangi praktik mafi tanah ini, salah satunya dengan menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.

Baca Juga: Tes Kepribadian 4 Elemen Manusia: Air, Tanah, Api dan Udara, Manakah Karaktermu?

Dengan teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah dilakukan digitalisasi sehingga sangat lengkap dan meminimalisir terjadinya pemalsuan.

“Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar maka praktik yang seperti itu (mafia tanah, red) akan berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertifikat,” tuturnya.

Halaman:

Editor: Muhammad Afditya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X